Organisasi konservasi lingkungan, World Wildlife Fund (WWF), mengusulkan pemberian insentif kepada negara-negara di wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) terkait pelestarian tuna dunia.
Opsi insentif dari dunia itu dimaksudkan untuk membantu menjaga tempat pemijahan tuna di daerah coral triangle seperti Indonesia. Upaya tersebut adalah untuk menjaga pelestarian tuna di kawasan segitiga terumbu karang, kata Coral Triangle Network Initiative Leader WWF, Lida Pet Soede, di Jakarta, Selasa.
Dalam menjaga pelestarian tuna di dunia, dibutuhkan kepedulian semua pihak. Ide pemberian insentif bagi negara di sekitar coral triangle juga merupakan usulan Indonesia mengenai perdagangan karbon pada COP 13 di Bali akhir Desember 2007.
Mengenai besaran insentif kepada negara di kawasan "coral triangle" harus dibicarakan bersama.
Menurut dia, pelestarian tuna tidak cukup hanya dengan pembatasan kuota tangkapan saja. WWF meminta pemerintah menggeser arah kebijakan dengan melakukan penangkapan yang lebih berkelanjutan.
Upaya lain yang dilakukan untuk mengendalikan keberadaan tuna adalah mengikuti langkah sektor kehutanan dengan mewajibkan produk kehutanan memiliki eco label, ujar dia. Ini akan menjadi syarat agar produk perikanan dapat masuk ke pasar Eropa dan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Jose Ingles dari program "Coral Triangle" WWF juga mengatakan akan adanya persyaratan eco label pada setiap produk perikanan. Eco label hanya diberikan pada produk perikanan yang telah dihasilkan dari cara-cara yang benar.
Dia mengatakan konsumen di Eropa dan Amerika Serikat akan lebih diedukasi agar membeli produk yang telah memiliki eco label.
Menurut Purwito Martosubroto dari Komisi Tuna Indonesia, selama ini ekspor perikanan Indonesia selalu mendapat tantangan dari Eropa dan Amerika Serikat terkait dengan tingkat higienis produk.ANTARA News 21/10/08.
Kegiatan mata pencaharian alternatif ini merupakan suatu kegiatan usaha baru atau usaha lama yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Umumnya usaha yang dilakukan adalah kegiatan sampingan dan mampu meningkatkan pendapatan seperti usaha budidaya, usaha pengolahan atau usaha ekonomi lainnya yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.Selain mengisi pendapatan nelayan yang terkena dampak langsung kegiatan pengembangan pengelolaan sumberdaya laut secara berkelanjutan, Program mata pencaharian alternatifyang dilakukan Coremap II ini diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan cara-cara penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya laut lainnya yang berakibat pada rusaknya terumbu karang.
Tahapan Pengembangan MPA
Untuk menjawab pertanyaan sebelum mengembangkan MPA, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh fasilitator atau penyuluh adalahsebagai berikut:
1.Menganalisis kegiatan ekonomi seluruh masyarakat (menurut jenis kelamin, umur, pendidikan,ketrampilan, pendapatan, besarnya keluarga, preferensi, pilihan) untuk menilai kebutuhanmereka. Informasi ini dapat diperoleh secara langsung dan juga dapat didukung berdasarkan data yang diambil dari hasil RRA/PRA atau studi baseline ekologi dan sosial ekonomi dari LIPI.
2.Mengidentifikasi berbagai program pemulihan pendapatan (perseorangan dan perkelompok) yang dapat dikembangkan melalui konsultasi dengan pengusaha dan analisis kelayakan pasar dankeuangan. Konsultasi dilakukan untuk mengetahui prospek pengembangan mulai dari persiapan lahan, bibit, pengadaan bahan dan teknologi, pengolahan, dan jalur pemasaran.
3.Menguji kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan usaha melalui diskusi dan dengar pendapat
4.Merumuskan jenis usaha yang akan dikembangkan dan berkonsultasi dengan dinas atau PMU melalui pembuatan proposal agar didukung pendanaannya
5.Membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha alternatif
6.Membantu memacu masyarakat dalam pemasaran produk.
7.Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mata pencaharian alternatif.
8.Melaporkan kemajuan pengembangan usaha alternatif yang dilakukan masyarakat kepada dinas atau PMU/PIU.
Tahapan pelaksanaan pengembangan MPA
Tahapan pelaksanaan pengembangan yang harus dilakukan oleh fasilitator atau penyuluh sebelum kegiatan MPA dilakukan yaitu :
Menentukan kelompok masyarakat sasaran yang akan mendapatkan manfaat
Membahas secara bersama dengan kelompok masyarakat sasaran mengenai jenis-jenis kegiatan yang mereka minati.
Mencari informasi tentang usaha-usaha yang diusulkan dari wilayah lain
Mengkaji secara terperinci dalam setiap kegiatan MPA yang disarankan, serta menulis ringkasan usaha tersebut (proposal kegiatan). Ringkasan jenis kegiatan ini meliputi: teknik yang akan dipakai, modal yang diperlukan untuk memulai usaha tersebut, periode siklus usaha serta hasil yang diharapkan, risiko yang akan dihadapi dan cara mengatasi/antisipasi, produk yang akan dibuat, dan cara dan jalur pemasaran, kepada siapa dan dimana.
Jika diperlukan meminta kepada dinas atau PMU/PIUagar menyediakan dukungan tenaga ahli atau teknisi praktis untuk membantu penyusunan ringkasan/proposal kegiatan tersebut.
Jika berdasarkan hasil pengkajian, usaha diatas merupakan usaha yang potensial, maka usaha tersebut akan ditawarkan melaui prosedur Dana Bantuan MPA kabupaten atau seed fund desa untuk menyediakan modal awal.
Jika melalui Dana Bantuan MPA kabupaten atau seed fund desa menyetujui untuk mendukung kegiatan tersebut fasilitator desa dan motivator desa perlu melihat alasan penolakan pemberian modal kepada usaha tersebut
Untuk semua kegiatan yang dapat didukung oleh COREMAP II, perlu diajukan pelatihan teknis dan manajemen yang berkaitan dengan jenis usaha yang akan dikembangkan kepada dinas atau PMU/PIU.
Agar berhasil, perlu dilakukan beberapa tips tahapan pengembangan MPA yang harus diketahui oleh LPSTK atau Pokmas, yaitu:
žRencanakan MPA dengan baik dan rinci, dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang & penghambat,
žPastikan anggota kelompok telah menguasai metode & teknologi MPA yang dipilih,
žPastikan ada pasar bagi produk MPA & kelompok dapat mengakses jaringan pasar tersebut,
žMembuat daftar kerja & pembagian tugas bagi setiap anggota kelompok,
žPantau dengan seksama setiap perkembangan dari kegiatan yang dilakukan,
žKonsultasikan masalah-masalah yang dihadapi kepada Penyuluh, Fasilitator atau pihak-pihak yang bisa membantu & segera tindak lanjuti langkah penyelesaian tersebut,
žLakukan registrasi dan pembukuan setiap kegiatan yang dilakukan,
žLakukan langkah-langkah ini secara konsisten.
Melaluipengembangan dan pelaksanaan yang terencana dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan output yang baik dan sesuai dengan harapan. Berusaha untuk kebaikan adalah harapan yang tergenggam dan membawanya menuju kesuksesan. Untuk itu, kesediaan dan kemauan masyarakat pemanfaat lah program ini akan berhasil . Semoga semangat membangun terus terjaga tanpa tergerus erosi …….. semoga…..
Dalam berbagai jajak pendapat, nama Sultan Hamengku Buwono X selalu menempati urutan lima besar calon presiden dan calon wakil presiden 2009-2014 yang diinginkan oleh masyarakat. Beberapa partai politik dan tokoh masyarakat juga mulai melakukan penjajakan politik kepada Sultan untuk digandeng menjadi capres atau cawapres (antara.co.id/7Oct08). Benarkah Sultan bersedia untuk dicalonkan menjadi calon Presiden RI? Mendapat pertanyaan ini, diberbagai media Sultan masih menjawab “nanti lihat saja”. Artinya kemungkinanannya bersedia dan tidak bersedia. Tapi, akankah bersedia? Menurut pendapat saya, sebagai seorang yang berdarah Yogyakarta, sangat tidak mendukung Sultan HB X untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden RI 2009-2014. Alasannya, kepemimpinan dan keteladanan yang selama ini beliau tunjukkan sangatlah menunjukkan kepribadian yang luhur. Saya tidak ingin kepemimpinan dan keteladanan yang beliau tunjukkan akan tercoreng oleh keinginan politik yang rakus dan gegabah dari politisi yang lain. Saya tidak ingin kepemimpinan beliau menjadi kelihatan rusak hanya karena tekanan kekuatan politik yang tidak sejalan dengan keinginan perbaikan kehidupan rakyat. Menjadi Sultan HB X saat ini, menurut saya jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan menjadi Presiden RI. Artinya apabila beliau menjadi Presiden RI, berarti beliau turun pangkat. Namun demikian, saya akan tetap mendukung apabila pada saatnya nanti Sultan HB X menjawab siap untuk menjadi Capres RI dan menjadi Presiden RI 2009-2014. Semoga Sultan dapat memberikan keteladanan yang arif dan bijaksana bagi rakyat Indonesia.
Berkaitan dengan terjadinya krisis keuangan Amerika Serikat (AS), berbagai langkah antisipasi dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan mencermati terus secara seksama dampak lanjutan krisis keuangan AS. Selain di AS, negara UE dan Jepang merupakan pasar utama alternatif hasil perikanan Indonesia sampai Agustus 2008, nilai ekspor ke AS adalah U$ 580 juta ke Jepang U$ 430 juta dan ke UE mencapai U$ 240 juta.
Ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat mengalami peningkatan pada periode Januari-Maret 2008, yakni senilai US$ 264,3 juta, atau sebesar 27,8 persen dibanding tahun 2007, senilai US$ 206,8 juta. Kenaikan yang utama adalah produk udang, sebesar 57,7 persen, yakni dari US$ 94,2 juta menjadi US$ 148,7 juta. Berikutnya adalah ikan tuna, sebesar 20,4 persen, yaitu dari US$ 32,2 juta menjadi US$ 38,8 juta. Lainnya berupa fillet ikan sebesar US$ 39,5 juta, beku US$ 7,3 juta dan ikan kering U$ 4,4 juta.
Situasi pasar ekspor hasil perikanan pada bulan Oktober – Desember 2008 sifatnya masih volatile (tidak menentu). Hal ini sebagai bahan untuk mempertimbangkan bahwa hasil perikanan merupakan kelompok bahan pangan (human consumption) dan segmen pasar hasil perikanan terutama udang relatif segmented, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memperkirakan sementara dampak krisis akan mempengaruhi kinerja ekspor hasil perikanan sekitar 10 – 15 persen.
Realisasi ekspor hasil perikanan bulan September - awal Oktober 2008 pada umumnya merupakan tindak lanjut dari kontrak yang telah disepakati sebelum terjadinya krisis. Saat ini belum dirasakan dampak yang signifikan terhadap kinerja ekspor hasil perikanan.
Beberapa pelaku usaha memberi informasi, terdapat indikasi bahwa mitra importir di luar negeri khususnya AS diperkirakan akan melakukan negosiasi ulang kontrak yang sudah ada terutama mengenai harga dan volume. Oleh karena itu dampak nyata dari krisis ini terhadap kinerja ekspor hasil perikanan kemungkinan akan mulai terlihat dalam satu atau dua bulan kedepan dan seterusnya ke tahun 2009.
Langkah lain yang dilakukan oleh DKP bagi pengusaha perikanan adalah melakukan konsolidasi dengan para pelaku usaha dalam mengambil langkah bersama menghadapi dampak yang akan terjadi. Memelihara dan melayani dengan baik kontrak–kontrak berjalan terutama kelancaran pembayaran kontrak. Pihak eksportir seyogjanya senantiasa melakukan kontak dengan perbankan dalam negeri, disamping untuk pembukaan L/C juga untuk memastikan kelancaran pembayaran, juga mendorong para pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi pasar terutama ke negara yang belum terkena dampak krisis.
Bagi para pelaku usaha, dihimbau untuk merealisasikan kontrak yang belum dieksekusi. Khusus pasar Eropa, mengupayakan beberapa Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Approval Number agar dapat melakukan ekspor ke UE.
Dalam upaya mengantisipasi dampak krisis keuangan AS, DKP mengajak pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi usaha, melalui Ditjen P2HP telah memberlakukan pelayanan penerbitan Health Certificate (HC) 1 (satu) hari, dan dihimbau kepada para pelaku usaha tetap menjaga citra produk Indonesia yang baik saat ini dengan pemenuhan standard mutu, kontinuitas supplai, dan ketepatan waktu pengiriman.
Kalau pada krisis moneter tahun 1998 lalu, pada saat sektor manufaktur mengalami hantaman keras, produk perikanan dan komoditi sumberdaya alam yang lain malah memanen rejeki dari tingginya nilai dolar. Memang lain dulu, lain sekarang. Yang terpenting adalah terdapat kebersamaan antara pihak Swasta dan Pemerintah, sehingga apapun masalahnya, akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Indonesia agar mewaspadai kemungkinan adanya limpahan produk perikanan yang ditujukan ke Amerika Serikat (AS) dari China, kata seorang pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).
Indonesia memang menjadi salah satu pintu masuk yang mengiurkan bagi produk perikanan asing untuk mencapai negara lain, kata kata Direktur Pemasaran Luar Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Saut P Hutagalung, di Jakarta, Selasa.
"Jumlah ekspor perikanan China ke Amerika sangat besar, bisa juga dikatakan China eksportir terbesar produk perikanan ke Amerika. Jika sampai krisis perekonomian Amerika berpengaruh pada menurunannya permintaan kemungkinan China akan mencari pasar lain," katanya.
Dia mengatakan Indonesia memang menjadi salah satu pintu masuk yang mengiurkan bagi produk perikanan asing untuk mencapai negara lain. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri yang hingga saat ini coba diatasi.
Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan impor produk perikanan jangan sampai berakhir pada penolakan produk sendiri oleh negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa dan Jepang.
"Produk kita sudah diterima di Eropa, mereka mengakui kualitas produk kita. Jangan sampai karena keinginan mendapatkan untung besar satu pihak saja berakhir pada penolakan pada semua produk perikanan asal Indonesia," ujar dia.
Guna mengatasi atau meredam kemungkinan pengenaan dumping dari negara lain terhadap produk perikanan DKP sendiri sejak lama mempersiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang berfungsi mengontrol impor produk perikanan tersebut, namun hingga saat ini Permen tersebut belum selesai.
Ekspor produk perikanan Indonesia sendiri ke AS diperkirakan akan terpengaruh akibat krisis perekonomian di negara tersebut, ujar dia. Dalam dua bulan ke depan seberapa besar dampaknya baru akan diketahui.
AS sendiri merupakan pasar ekspor perikanan terbesar Indonesia dengan nilai mencapai 580 juta AS dolar hingga Agustus 2008 ini. Sedangkan ekspor ke Jepang mencapai 430 juta AS dolar dan ke Uni Eropa mencapai 240 juta AS dolar.
Produk perikanan terbesar adalah udang yang mencapai 55 persen dari total ekspor ke negara tersebut. Sedangkan 35 persen merupakan produk ikan laut non tuna dan 10 persen tuna.(*) Jakarta, (ANTARA News)
