Sebuah peta menyertai Peraturan Kampung Arborek tentang Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat. Aturan itu ditandatangani oleh Daud Mambrasar selaku kepala kampung dan Aristoteles Mambraku Watem yang menjabat kepala Badan Musyawarah Kampung. Arborek yang terletak di Distrik (kecamatan) Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, menjadi salah satu desa pionir yang memiliki aturan atau undang-undang tersebut.
"Ada 18 kampung lainnya yang mempunyai daerah perlindungan laut (DPL)," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat Becky Rahawarin kepada Koran Tempo, Rabu lalu. Kampung atau desa tersebut tersebar di tiga distrik, yanki Meos Mansar, Waigeo Selatan, dan Waigeo Barat. Petugas Coral Reef Management Program (Coremap) mendampingi warga merumuskan peraturan tersebut. Program ini kerja sama Departemen Kelautan dan Perikanan, LIPI, pemerintah daerah, serta instansi lainnya.
Warga kampung atau Desa Arborek sepakat memberi nama daerah perlindungan lautnya Mambarayup dan Indip. Keduanya merupakan jajaran terumbu karang yang berada di pesisir selatan desa yang dihuni oleh 147 jiwa. Arborek merupakan sebuah pulau yang panjangnya 640 meter dan lebar 175 meter. Pulau seluas 7 hektare ini dapat ditempuh sekitar 110 menit perjalanan menggunakan perahu motor tempel 40 PK dari Kota Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat atau sekitar lima jam dari Kota Sorong dengan menggunakan sarana transportasi yang sama.
"Daerah ini menjadi tabungan ikan dan perlindungan pantai serta keanekaragaman hayati terumbu karang," kata Prof Daniel R. Monintja, guru besar IPB yang jadi konsultan Coremap. Di dalam DPL terdapat zona inti dan zona penyangga yang ditandai dengan pelampung-pelampung sebagai tanda batas. Warga dan orang luar dilarang mengambil ikan dan biota laut lainnya. Termasuk juga melintasi dengan perahu bermotor dan tradisional. Bagi yang melanggar, bakal dikenakan sanksi mulai dari teguran, denda sampai diproses hukum.
Adanya peraturan kampung memang diharapkan warga. Maklum, "sasi" atau adat menjaga terumbu karang dan hutan tidak berjalan lancar. Masih ada pengusaha dan nelayan dari luar yang menggunakan bom atau racun untuk mendapatkan ikan. Kegiatan itu menghancurkan terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan biota laut lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab makin sedikitnya jumlah tangkapan ikan.
Aristoteles Mambraku Watem, 54 tahun, merasakan kesulitan itu. Pada 10 tahun yang lalu dia mampu menangkap ikan 30 kilogram per hari di sekitar Pulau Arborek. Alat pancing beserta umpannya cuma ikan dan daun. Kini, dalam sehari, ikan yang ditangkap tidak sampai 10 kilogram. Dia harus mengarahkan katinting atau perahu motor tempel menjauh dari pulau. Tak hanya itu, dia juga mesti membeli umpan buatan yang belum tentu cepat ditangkap ikan. "Saat ini ikan sok pintar dan sok tau," kata Aris kepada Koran Tempo yang menginap di Arborek, Juli lalu.
Dari pendataan yang dilakukan petugas Coremap, nelayan Arborek lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Rata-rata mereka menangkap ikan tenggiri 3-5 kilogram per hari. Merosot jauh dibanding era 1990-an, yang mencapai 20 kilogram tiap hari. Keluhan lain Aristoteles Mambraku soal cuaca yang berubah-ubah. Pada saat dia berusia 20-an tahun, Mei hingga Juli, perairan penuh dengan ombak dan angin. "Laut tidak mengizinkan kita keluar." Sebaliknya saat ini, pada Juli laut begitu teduh dan tidak berombak.
Ramalan cuaca orang tua zaman dulu dan saat ini, kata Aristoteles yang beranak empat, berbeda jauh. Keluhan yang sama dirasakan pula nelayan di Arborek lainnya seperti Nomensen, John Latuperisa, dan Yulius. "Juga di pulau-pulau lainnya," kata Samsul Alam, Koordinator Coremap untuk Distrik Meos Mansar. Samsul menyebut adanya pengaruh perubahan iklim.
Memang pada pertengahan 2005, Yayasan Pelangi dan Conservation International Indonesia melakukan survei ke beberapa kampung di Raja Ampat untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal perubahan iklim. Dari hasil pengamatan, terlihat perubahan garis pantai. Di beberapa tempat, air laut menerobos masuk dan menggenangi pantai sampai puluhan meter.
Para nelayan yang diwawancarai dua lembaga ini juga merasakan terjadinya perubahan musim angin. Mereka tidak bisa lagi memperkirakan dengan tepat kapan musim laut tenang dan kapan berombak. Akibatnya, jumlah tangkapan ikan mereka merosot jauh dibanding 10 tahun lalu. Apalagi saat ini mereka harus lebih lama melaut karena ikan baru didapat di tengah laut.
Namun, Chris Rotinsulu mewanti-wanti agar kita tidak terjebak dengan isu perubahan iklim ketika memotret kondisi sosial ekonomi nelayan di Raja Ampat. "Secara umum, terumbu karang di daerah ini memiliki satu sifat kelentingan yang tinggi terhadap perubahan iklim," kata Chris kepada Koran Tempo Rabu lalu. Saat ini Chris menjabat Ksenagai oordinator Sains Ecosystem Based Management di wilayah Kepala Burung Papua, proyek kerja sama Conservation International, The Nature Conservancy dan WWF-Indonesia.
Menurut Chris, kondisi ini terjadi karena pada beberapa lokasi di Raja Ampat terdapat gejala upwelling: naiknya air dingin dari perairan yang dalam ke permukaan laut. Siklus pergantian air ini membuat suhu air terjaga antara 19,33 dan 36,04 derajat Celsius. Dan ini mencegah pemutihan (bleaching) yang fatal dan biasa terjadi pada karang di daerah bersuhu tinggi.
Chris meminta semua pihak fokus pada praktek penangkapan ikan ilegal dan merusak lingkungan. "Hal itu dilakukan oleh pengusaha atau nelayan dari luar Raja Ampat," kata master bidang pengelolaan sumber daya pesisir dari Universitas Genoa, Italia. Survei yang dilakukan Ecosystem Based Management pada Distrik Kofiau sepanjang 2007 membuktikan hal itu.
Ada 75-93 persen nelayan yang diwawancarai berasal dari tiga desa di Kofiau. Lantas, 7-25 persen berasal dari Maluku dan Sulawesi. Namun, nelayan luar ini menangkap 94-98 persen dari total tangkapan. Bahkan satu nelayan Sulawesi yang menggunakan kompresor dapat menangkap 8.000 kilogram ikan hidup dari Kofiau. "Angka ini lebih banyak dari semua total gabungan tangkapan seluruh nelayan selama tiga tahun," kata Chris mengutip hasil survei.
Selain kompresor, nelayan dari luar yang tidak mengantongi izin Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat ini juga menggunakan bom dan bubu. Bandingkan dengan nelayan lokal yang memakai alat tangkap tradisional seperti nilon, mata kail, jala, panah ikan, dan kalawai. Nelayan tradisional ini cuma memakai perahu dayung atau perahu bermotor yang dikenal dengan nama katinting ukuran 15 PK dan 40 PK. Sedangkan nelayan luar memakai kapal dengan PK lebih besar dilengkapi alat pendingin dan tepat ikan hidup.
Untuk mengatasi penangkapan ikan yang destruktif, Chris mengusulkan adanya penegakan hukum yang tegas. Bersamaan dengan itu, kata dia, perlu diperbanyak daerah perlindungan laut (DPL) pada kampung lainnya. "Daerah perlindungan laut ini sekaligus menjadi contoh mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujarnya. Melalui aturan ini, sumber daya alam dapat dikendalikan sehingga terumbu karang tidak rusak. Bahkan, karang menjadi penghalang alami dari abrasi pantai.
Menurut Daniel Monintja, DPL menjadi management measure yang ampuh untuk konservasi dan pemulihan ekosistem yang sudah rusak. "Recovery dan perlindungan terhadapnya akan menghambat perubahan iklim global," ujarnya. Tak hanya itu, katanya, DPL juga mengajarkan penduduk untuk menangkap ikan secara berkelanjutan. Untung Widyanto - Koran Tempo, 18/04/09
